Dalam proses bernegara, begitu banyak masalah publik yang harus diatasi. Mulai dari masalah yang paling sederhana sampai yang paling sulit untuk dipecahkan. Beragam masalah menerpa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti tingginya impor pangan, hoax, kemiskinan sampai kepada besarnya peluang investasi asing di berbagai bidang menjadi suatu hal yang mesti dipikirkan bersama jalan keluarnya melalui sebuah kebijakan yang tepat. Merumuskan sebuah kebijakan publik merupakan “fungsi” penting dari sebuah pemerintahan, karenanya kemampuan dan pemahaman yang memadai dari para perumus kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat sasaran dan memadai. Hal ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, tetapi juga menjadi tugas keseluruhan masyaralat beserta berbagai kalangan demi terciptanya kedamaian dan kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita negara. Pemahaman yang mendalam mengenai sebuah kebijakan publik perlu dilakukan untuk seluruh pihak.
Dalam NKRI kekuasaan negata terbagi atas 3 (tiga) yaitu kekuasaan eksekutif (Presiden, Pemerintah Daerah, Menteri), kekuasaan legislatif (DPR, MPR, DPRD), dan kekuasaan yudikatif (MK, MA). Menurut Montesquie kemerdekaan hanya dapat terjamin jika ketiga fungsi negara tersebut berjalan secara bersama-sama. Berkolaborasi, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan implementasinya dengan tujuan untuk memaksimalkan kepentingan bersama yang bercirikan pemerintahan, negosiasi dan manajemen multi stakeholders dalam membangun negara. Semangat kolaborasi merupakan sebuah upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga membutuhkan keterlibatan multi aktor baik itu individu maupun organisasi yang saling membantu dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
Pemerintah sebagai aktor utama tidak dapat berdiri sendiri dan berjalan masing-masing dalam membangun sebuah negara. Lembaga negara akan melibatkan aktor non pemerintah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kolektif untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan publik yang telah disepakati bersama (deliberative). Ia harus melibatkan seluruh pihak (multi aktor) agar tujuan dan cita-cita negara dapat tercapai. Mewujudkan collaborative governance dalam proses kebijakan publik zaman now adalah sebuah keharusan, dimana hal ini akan mewujudkan seluruh kepentingan berbagai pihak, tentu kepentingan publik lah yang utama.
Sumber: https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/12/20/membangun-semangat-kolaborasi-memahami-kebijakan-publik-zaman-now?page=2.
Setiasih Irawanti
Tim Puskashut
720p
20 Des 2020Great post! We will be linking to this great content on our site. Keep up the great writing. Anny Marlow Floro
setiasih irawanti
20 Des 2020Thanks. If you need read more, please visit our new link: saranawanajaya.org
sikis izle
20 Des 2020I say Thank You because of your caring about the accuracy of your content, and thus those who read it. Koren Griffith Jonme
setiasih irawanti
20 Des 2020Thanks. If you need read more, please visit our new link: saranawanajaya.org
setiasih irawanti
20 Des 2020Thanks. If yoy need read more, please visit our new link: saranawanajaya.org
setiasih irawanti
20 Des 2020Thanks
turkce
20 Des 2020Every weekend i used to visit this website, as i wish for enjoyment, as this this site conations actually fastidious funny material too. Brenn Glendon Edgardo
setiasih irawanti
20 Des 2020Thanks
yetiskin
20 Des 2020Some truly fantastic content on this site, thanks for contribution. Georgeta Maje Bellanca
setiasih irawanti
20 Des 2020Thanks. If you need read more, please visit out new link: saranawanajaya.org
download
20 Des 2020Wow, this article is nice, my sister is analyzing these things, so I am going to tell her. Vilma Ellis Merce
setiasih irawanti
20 Des 2020Thanks